Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan

  1. 1. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN POLITIK PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI TAHUN 1950
  2. 2. A. KEADAAN KEHIDUPAN EKONOMI PEMERINTAHAN INDONESIA Latar belakang kekacauan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan RI :  Indonesia belum memiliki pemerintahan yang baik  Belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi  Kondisi keamanan tidak stabil  Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan RI
  3. 3. FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB KACAUNYA PEREKONOMIAN INDONESIA 1945-1950  Terjadi Inflasi yang sangat tinggi  Adanya Blokade ekonomi dari Belanda  Kekosongan kas Negara  Mewarisi sistem ekonomi Jepang
  4. 4. UPAYA MENGATASI KEADAAN EKONOMI- KEUANGAN PADA AWAL KEMERDEKAAN  Pemberlakuan tiga mata uang di Indonesia
  5. 5.  Mengeluarkan mata uang ORI  Melakukan pinjaman nasional  Membentuk bank negara Indonesia
  6. 6.  Usaha menembus blokade ekonomi  Memberikan bantuan beras kepada India  Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri  Membentuk Indonesia Office  Konsep ketahanan ekonomi
  7. 7. B. KEADAAN POLITIK PADA AWAL KEMERDEKAAN RI Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia:  Pembentukan partai politik  Perubahan otoritas KNIP  Perubahan sistem pemerintahan  Ibukota pindah ke Yogyakarta
  8. 8. C. KONFLIK INDONESIA-BELANDA PADA AWAL KEMERDEKAAN  Kedatangan tentara sekutu dan NICA  Konflik Indonesia Belanda di berbagai daerah, seperti:  Pertempuran di Surabaya  Peristiwa Merah Putih di Manado  Pertempuran Ambarawa-Magelang  Pertempuran di Medan Area  Bandung Lautan Api
  9. 9.  Perjuangan Diplomasi Indonesia  Perjanjian Linggajati(10 November 1946)  Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Renville  Perundingan Roem-Royen  Konferensi Inter-Indonesia  Konferensi Meja Bundar (KMB)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DEMOKRASI PADA MASA ORDE LAMA

Gambar
Pada masa ini, demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer berakhir. Hal ini disebakan karena sistem pemerintahannya berubah dari parlementer ke presidensial sesuai dengan UUD yang berlaku. Jadi, pada masa ini terjadi perubahan yang fundamental. Ciri-ciri pemerintahan pada masa ini : • Peran dominan presiden, • Terbatasnya partai-partai politik, • Berkembangnya pengaruh komunis, • Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik. Pada masa ini, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi terpimpin. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi ini ditetapkan dalam Sidang Umum ke-3 MPRS tahun 1965, dengan Ketetapan MPRS  No.VIII/MPRS/1965 . Menurut Ketetapan MPRS tersebut, prinsip penyelenggaraan demokrasi ini ialah musyawarah mufakat tetapi apabila musyawarah mufakat tersebut tidak dapat dilaksanakan maka ada 3 kemungkinan cara : • Pembicaraan mengenai persolan tesebut ditangguhkan, • Penyelesaian mengenai persoalan tersebut diserahkan kepada pimpinan agar mengambi...
Baca selengkapnya

Berakhirnya Masa Demokrasi Terpimpin

Gambar
Di tengah gejolak perpolitikan masa Demokrasi Terpimpin yang berada di tangan Presiden Soekarno, tidak luput dari perhatian periode ini adalah kondisi perekonomian Indonesia yang mendapat pengaruh besar dari perpolitikan Indonesia saat itu. Perekonomian Indonesia semakin memburuk disebabkan beberapa hal berikut. Penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta Adanya inflasi yang cukup tinggi mencapai 400% Konfrontasi dengan Malaysia Defisit negara mencapai 7,5 Miliar Rupiah Memburuknya kondisi perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin menyebabkan masyarakat kesulitan memeroleh kebutuhan hidup. Harga-harga melambung, untuk memerolehnya sulit, beras,garam, minyak semua harus melalui antrian panjang karena jumlah yang terbatas. Akibatnya tingkat kemiskinan pun terus meninggi, akhirnya untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Devaluasi mata uang nominal Rp. 500 menjadi Rp. 50 Penghapusan nilai mata uang nominal  Rp.1000 Semua...
Baca selengkapnya

Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Gambar
Berbagai penyimpangan muncul pada masa Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan presiden yang sangat besar menjadi salah satu penyebabnya. Berbagai penyimpangan yang muncul antara lain: Prosedur pembentukan MPRS dan DPRS, yang keduanya ditetapkan oleh Penpres. Pada hal menurut undang-undang kedua lembaga tersebut dibentuk berdassakan pemilu. Membubarkan DPR hasil pemilu 1955, menurut UUD 1945 bahwa DPR adalah mitra presiden dalam membuat undang-undang dan menetapkan RAPBN. Menjadikan kedudukan pemimpin lembaa tertinggi dan lembaga Negara sebagai menteri yang berarti sebagai pembantu presiden. Pada hal menurut UUD 1945 kedudukan MPR berada di atas presiden, sedangkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi sejajar dengan presiden. Membentuk Front Nasional dan Musyawarah Pembantu pimpinan Revolusi. Kedua lembaga tersebut tidak ada dalam UUD 1945. Pengangkatan presiden seumur hidup, hal ini merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945. Menurut Pasal 7 UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memagang jabat...
Baca selengkapnya