Berakhirnya Masa Demokrasi Terpimpin

Di tengah gejolak perpolitikan masa Demokrasi Terpimpin yang berada di tangan Presiden Soekarno, tidak luput dari perhatian periode ini adalah kondisi perekonomian Indonesia yang mendapat pengaruh besar dari perpolitikan Indonesia saat itu. Perekonomian Indonesia semakin memburuk disebabkan beberapa hal berikut.
  • Penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta
  • Adanya inflasi yang cukup tinggi mencapai 400%
  • Konfrontasi dengan Malaysia
  • Defisit negara mencapai 7,5 Miliar Rupiah
Memburuknya kondisi perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin menyebabkan masyarakat kesulitan memeroleh kebutuhan hidup. Harga-harga melambung, untuk memerolehnya sulit, beras,garam, minyak semua harus melalui antrian panjang karena jumlah yang terbatas. Akibatnya tingkat kemiskinan pun terus meninggi, akhirnya untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut.
  • Devaluasi mata uang nominal Rp. 500 menjadi Rp. 50
  • Penghapusan nilai mata uang nominal Rp.1000
  • Semua simpanan di bank yang mencapai Rp. 25.000 dibekukan
  • Dilakukan Deklarasi Ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963 untuk mencapai ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme.
Sayangnya langkah-langkah tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan bagi kondisi perekonomian saat itu. Masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Dengan kondisi demikian, politik kembali memanas, Partai Komunis Indonesia yang saat itu memiliki banyak anggota telah menguasai beberapa organisasi massa yang dibentuk oleh Presiden Soekarno.
Pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno memang terlihat dengan Komunis, hal ini dibenarkan dengan konsep Nasakom yang diajukannya. Pada 1965 menggelintir di tengah perpolitikan Demokrasi Terpimpin sebuah isu Dewan Jenderal yang digadang-gadang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno.
Berdasar pada isu tersebut lahirlah sebuah Gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan terbunuhnya enam jenderal senior angkatan darat dari tujuh yang ditargetkan, beruntung Jenderal A.H Nasution berhasil menyelamatkan diri.
Gerakan 30 September 1965 ini mengagetkan Presiden Soekarno yang pada saat itu sedang sakit, untuk stabilitas nasional Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) untuk melakukan penumpasan gerakan tersebut.
PKI yang dianggap sebagai dalang dari gerakan ini pun ditumpas, ratusan ribu anggota PKI yang berada di Jawa dan Bali ditangkap dan dibunuh (terdapat beragam versi mengenai peristiwa G30S ini). Setelah penumpasan Gerakan 30 September 1965 selesai dilakukan, Mayjen Soeharto mengambil alih kekuasaan berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang diberikan oleh Presiden Soekarno.
Keluarnya Supersemar menjadi titik akhir pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang menjadi penggalan sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sekaligus menutup masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Kehidupan demokrasi Indonesia pun berlanjut dan berganti menjadi Demokrasi Pancasila.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DEMOKRASI PADA MASA ORDE LAMA

Gambar
Pada masa ini, demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer berakhir. Hal ini disebakan karena sistem pemerintahannya berubah dari parlementer ke presidensial sesuai dengan UUD yang berlaku. Jadi, pada masa ini terjadi perubahan yang fundamental. Ciri-ciri pemerintahan pada masa ini : • Peran dominan presiden, • Terbatasnya partai-partai politik, • Berkembangnya pengaruh komunis, • Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik. Pada masa ini, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi terpimpin. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi ini ditetapkan dalam Sidang Umum ke-3 MPRS tahun 1965, dengan Ketetapan MPRS  No.VIII/MPRS/1965 . Menurut Ketetapan MPRS tersebut, prinsip penyelenggaraan demokrasi ini ialah musyawarah mufakat tetapi apabila musyawarah mufakat tersebut tidak dapat dilaksanakan maka ada 3 kemungkinan cara : • Pembicaraan mengenai persolan tesebut ditangguhkan, • Penyelesaian mengenai persoalan tersebut diserahkan kepada pimpinan agar mengambi...
Baca selengkapnya

Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Gambar
Berbagai penyimpangan muncul pada masa Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan presiden yang sangat besar menjadi salah satu penyebabnya. Berbagai penyimpangan yang muncul antara lain: Prosedur pembentukan MPRS dan DPRS, yang keduanya ditetapkan oleh Penpres. Pada hal menurut undang-undang kedua lembaga tersebut dibentuk berdassakan pemilu. Membubarkan DPR hasil pemilu 1955, menurut UUD 1945 bahwa DPR adalah mitra presiden dalam membuat undang-undang dan menetapkan RAPBN. Menjadikan kedudukan pemimpin lembaa tertinggi dan lembaga Negara sebagai menteri yang berarti sebagai pembantu presiden. Pada hal menurut UUD 1945 kedudukan MPR berada di atas presiden, sedangkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi sejajar dengan presiden. Membentuk Front Nasional dan Musyawarah Pembantu pimpinan Revolusi. Kedua lembaga tersebut tidak ada dalam UUD 1945. Pengangkatan presiden seumur hidup, hal ini merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945. Menurut Pasal 7 UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memagang jabat...
Baca selengkapnya