tentang demokrasi terpimpin

Salah satu isi KMB, yaitu status Irian Barat ditunda setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Menurut Indonesia, Irian Barat akan diserahkan. Sedangkan menurut Belanda, Irian Barat akan dibicarakan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan perdebatan di antara Indonesia dan Belanda mengenai status kepemilikan Irian Barat. 1.        Perjuangan Melalui Jalur Diplomasi a.        Bilateral Maret 1950 diadakan Konferensi Uni-Indonesia di Jakarta. Membahas Irian Barat dan ketatanegaraan. Hasilnya gagal. Kemudian dibentuk komite dengan anggota Muhammad Yamin, Latuharhary dan Makaliwy dari Indonesia, serta G.H. Vander Kolff, R. van Dijk dan J.M. Pieters dari Belanda. esember 1950 diadakan Konferensi di Den Haag, Belanda. Hasilnya juga gagal.Setahun kemudian (Desember 1951), diadakan kembali Konferensi Uni-Indonesia. Karena Belanda mengajukan agar masalah Irian Barat dibicarakan di Mahkamah Internasional, sedangkan Indonesia mengingink...

Berbagai penyimpangan muncul pada masa Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan presiden yang sangat besar menjadi salah satu penyebabnya. Berbagai penyimpangan yang muncul antara lain: Prosedur pembentukan MPRS dan DPRS, yang keduanya ditetapkan oleh Penpres. Pada hal menurut undang-undang kedua lembaga tersebut dibentuk berdassakan pemilu. Membubarkan DPR hasil pemilu 1955, menurut UUD 1945 bahwa DPR adalah mitra presiden dalam membuat undang-undang dan menetapkan RAPBN. Menjadikan kedudukan pemimpin lembaa tertinggi dan lembaga Negara sebagai menteri yang berarti sebagai pembantu presiden. Pada hal menurut UUD 1945 kedudukan MPR berada di atas presiden, sedangkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi sejajar dengan presiden. Membentuk Front Nasional dan Musyawarah Pembantu pimpinan Revolusi. Kedua lembaga tersebut tidak ada dalam UUD 1945. Pengangkatan presiden seumur hidup, hal ini merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945. Menurut Pasal 7 UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memagang jabat...

Demokrasi terpimpin berlaku sebagai sistem pemerintahan Indonesia sejak presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959. Inilah awal berlakunya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin atau dikenal dengan rezim orde lama. Adapun beberapa dampak dari sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut: 1. Dampak Positif Negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan. Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Menjadi awal dibentuknya Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS. 2. Dampak Negatif Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan. Memberlakukan Dwifungsi Militer sehingga Militer dapat ikut berpolitik. Sistem pemerintahan ini juga memberikan dampak besar bagi situasi politik di Indonesia kala itu. Adanya kepemimpinan kaum  borjouis  dan PKI membuat banyak masyarakat melakukan penolakan. Ditambah lagi maraknya korupsi di kalangan ...

Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena : Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai. Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer dengan sistem demokrasi liberal, kekuasaan ditujukan untuk kepentingan individu atau golongan. Dengan sistem kabinet parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR. Kebijaksanaan pemerintah harus disesuaikan dengan mayoritas DPR, sebab kalau tidak sesuai kabinet dapat dijatuhkan oleh DPR melalui mosi tidak percaya. Selain itu, karena kemerdekaan mengeluarkan pendapat ditafsirkan sebagai sikap sebebas-bebasnya, kritik yang selalu dilancarkan kaum oposisi bukan membangun melainkan menyerang pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak stabil. Keluarnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 memberi peluang yang seluas-luasnya terhadap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sehingga dalam waktu singkat bermuncullah partai- partai politik bagai jamur di musim penghujan. Keanggotaan badan konstituante yang dipilih dalam pe...

Pada masa ini, demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer berakhir. Hal ini disebakan karena sistem pemerintahannya berubah dari parlementer ke presidensial sesuai dengan UUD yang berlaku. Jadi, pada masa ini terjadi perubahan yang fundamental. Ciri-ciri pemerintahan pada masa ini : • Peran dominan presiden, • Terbatasnya partai-partai politik, • Berkembangnya pengaruh komunis, • Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik. Pada masa ini, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi terpimpin. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi ini ditetapkan dalam Sidang Umum ke-3 MPRS tahun 1965, dengan Ketetapan MPRS  No.VIII/MPRS/1965 . Menurut Ketetapan MPRS tersebut, prinsip penyelenggaraan demokrasi ini ialah musyawarah mufakat tetapi apabila musyawarah mufakat tersebut tidak dapat dilaksanakan maka ada 3 kemungkinan cara : • Pembicaraan mengenai persolan tesebut ditangguhkan, • Penyelesaian mengenai persoalan tersebut diserahkan kepada pimpinan agar mengambi...

Di tengah gejolak perpolitikan masa Demokrasi Terpimpin yang berada di tangan Presiden Soekarno, tidak luput dari perhatian periode ini adalah kondisi perekonomian Indonesia yang mendapat pengaruh besar dari perpolitikan Indonesia saat itu. Perekonomian Indonesia semakin memburuk disebabkan beberapa hal berikut. Penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta Adanya inflasi yang cukup tinggi mencapai 400% Konfrontasi dengan Malaysia Defisit negara mencapai 7,5 Miliar Rupiah Memburuknya kondisi perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin menyebabkan masyarakat kesulitan memeroleh kebutuhan hidup. Harga-harga melambung, untuk memerolehnya sulit, beras,garam, minyak semua harus melalui antrian panjang karena jumlah yang terbatas. Akibatnya tingkat kemiskinan pun terus meninggi, akhirnya untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Devaluasi mata uang nominal Rp. 500 menjadi Rp. 50 Penghapusan nilai mata uang nominal  Rp.1000 Semua...

Banyak kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi parlementer dan hal-hal tersebut menjadi alasan dijadikannya demokrasi terpimpin sebagai suatu bentuk pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia. Munculnya demokrasi terpimpin diinisiasi oleh Ir. Soekarno selaku presiden Indonesia pada masa itu. Adapun latar belakang beliau mengajukan sistem demokrasi terpimpin bagi penyelenggaraan kedaulatan rakyat Indonesia yaitu: 1. Muncul Banyak Pemberontakan Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terjadi ketidakpuasan rakyat terhadap penyelenggaraan negara yang berujung pada pemberontakan di berbagai daerah. Dalam rentang waktu setelah kemerdekaan, Indonesia mendapat beberapa ancaman yang berasal dari dalam dan dari luar negeri. Dari luar negeri kita diserang oleh Belanda melalui agresi militernya, sedangkan di dalam negeri kita diusik dengan adanya pemberontakan PKI Madiun dan DI/TII. Hal tersebut menyebabkan stabilitas negara menjadi berkurang. 2. Sering Terjadi Pergantian Kabinet ...

Di awal kemerdekaannya, Indonesia banyak terpengaruhi dengan negara-negara yang berbentuk liberal hingga digunakanlah ideologi liberal dalam demokrasinya. Dalam sejarah dunia perpolitikan Indonesia, jenis demokrasi ini biasa disebut dengan demokrasi parlementer. Pada masa itu, parlemen alias perwakilan rakyat memiliki kuasa penuh terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Kuasa penuh tersebut terlihat dengan adanya mosi tidak percaya dari parlemen untuk pemerintah. Mosi tidak percaya merupakan suatu pernyataan resmi dan bulat dari parlemen bahwa mereka tidak percaya dan tidak puas dengan kinerja pemerintah sehingga parlemen dapat mencabut jabatan dan kuasa dari pemerintah. Sistem ini memang sangat mewakili suara rakyat jika pelaksanaan sistem ideal dan sebenar-benar pelaksanaan, tanpa ada penyelewengan kekuasaan dari oknum di dalam parlemen tersebut. Sistem demokrasi yang menggantikan sistem demokrasi parlementer ialah sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi ini diberlakukan ...

Pada awal pelaksanaan Demokrasi terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan hubungan Internasional. Hal ini tampak pada kebijakan-kebijakan presiden dalam politik luar negerinya, antara lain sebagai berikut : Ikut ambil bagian dalam upaya  perdamaian di Kongo dengan mengirimkan Misi Garuda II yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB yang bernama United Nations Operation of Congo (UNOC). Pada tanggal 30 September 1960, presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB yang -ienguraikan tentang Pancasila, perjuangan merebut Irian Barat, Kolonialisme, meredakan ketegangan dunia Timur dan Barat serta usaha memperbaiki orgianisasi PBB. Pidato presiden Soekarno ini berjudul To Build The World a New ( membangun dunia baru ) Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Nonblok Berhasil menyelenggarakan pesta olah raga bangsa-bangsa Asia (Asian Games IV) di Jakarta 24 4 September 1962. Akan tetapi hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat sem...

Dalam bidang ekonomi dipraktekkan system ekonomi   Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian-perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat yang menjurus pada sistem ekonomi etelisme menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi. Pada gilirannya keadaan perekonomian mengalami invlasi yang cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650 persen. Secara khusus sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpilih adalah sebagai berikut : Penanganan/penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional lebih bersifat politis dan tanpa terkendali Defisit yang makin meningkat yang ditutup dengan mencetak mata uang sehingga menyebabkan inflasi Tidak adanya suatu ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha/hasil orang lain Sementara itu, garis-garis besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahap 1 (1961 - 1969) yang telah disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan telah diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Janua...

Dengan berlakunya UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno langsung memimpir pemerintahan dan segera mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut: Menyusun Kabinet Kerja. Kabinet Kerja I dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat Ir. Djuanda sebagai menter pertama. Anggota Kabinet Kerja I dilantik pada tanggal 19 Juli 1959 dengan program kerjanya yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja, yang meliputi masalah sandang dan pangan. serta keamanan dan pengambilan Irian Barat. program ini dijalankan bersama dengan program yang diuraikan Presiden pada tanggal 17Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang selanjutnya dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pidato ini oleh DPAS diusulkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan pada akhimya ditetapkan dalam Tap MPRS No. I/MPRS/1960 yang berintikan USDEK yaitu UUD 1945, sosialis Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Menyu...

 Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 kembali dilaksanakan dengan langkah menuju suatu bentuk pemerintahan yang diamankan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin dalam UUD 1945 merupakan pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pengertian terpimpin dalam  demokrasi ditafsirkan sebagai terpimpin oleh presiden.

Macam-Macam Demokrasi bisa dilihat dari fokus perhatiannya, dan penyaluran kehendak rakyatnya. Model Demokrasi Berlandaskan Fokus Perhatian. Demokrasi Formal . Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan ekonomi sedikit pun, dan sangat fokus di sektor politik. Demokrasi Material .  Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan politik sedikit pun, dan sangat fokus pada bidang ekonomi. Demokrasi Gabungan . Sistem tersebut adalah kolaborasi antara demokrasi material dan demokrasi formal. Model Demokrasi Berlandasarkan pada Penyaluran Kehendak Rakyat Direct Democracy (Demokrasi Langsung).  Sistem pemerintahan ini melibatkan rakyat secara langsung. Khususnya dalam pengampilan keputusan,  seperti pemilihan umum (pemilu). Indirect Democracy (Demokrasi Tidak Langsung) . Sistem pemerintahan ini tidak melibatkan warga negaranya secara langsung di setiap pengambilan keputusan. Sebagai contoh, keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat (DPR, DPD, ...

Negara dikatakan sudah menerapkan sistem demokrasi, bila berbagai cici ciri demokrasi ini sudah diusung. Berikut ini sejumlah ciri-ciri yang bisa diperhatikan. Seluruh Keputusan yang Ditetapkan oleh Pemerintah.  selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga bisa mencegah praktek korupsi yang merajalela.   Menerapkan ciri konstitusional.  Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Dimana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta harus seadil-adilnya.   Mempunyai Perwakilan Rakyat.   Seperti di Indonesia terdapat lembaga legeslatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. Menyelenggarakan Pemilihan Umum.  Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala, sehingga ter...

Negara Berdasarkan Konstitusi Prinsip ini terkait dengan UUD (Undang-undang Dasar) atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintah, dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang Peradilan Tidak Memihak dan Bebas Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan. Karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan, sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih. Sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan. Kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditanganinya. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat. sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat itu tentunya harus disampaikan dengan bijak. Pergantian pemerintahan secara berkala Agar kekuasaan t...